Selesaikan Verifikasi Caketum PBSI Riau, Panitia Penjaringan Tetapkan Hanya Satu Calon yang Penuhi Syarat

Pekanbaru : Panitia Penjaringan Calon Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Riau telah menuntaskan pekerjaanya. Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, hanya ada satu bakal calon ketua umum yang memenuhi syarat dari dua orang yang mendaftar. 

"Kita sudah memeriksa berkas pendaftaran dan persyaratan yang diserahkan dua orang bakal calon Ketum PBSI Riau periode 2025-2029, yakni Edi Basri dan Eri Zulhendrizal, " ujar Ketua Panitia Penjaringan, Satria Batubara, Kamis (27/3/2025). 

Dijelaskannya, Edi Basri mengembalikan formulir dan persyaratan pencalonan pada hari Jumat (21/3/2025). Dalam berkas pendaftaran tersebut, Edi Basri menyerahkan surat dukungan dari 8 kabupaten/kota yaitu : Pekanbaru, Rohul, Kampar, Kuansing, Pelalawan, Inhil, Inhu dan Siak. 

Setelah dilakukan verifikasi, ditemukan bahwa dari 8 surat dukungan, ditemukan 4 surat dukungan ganda, 1 surat dukungan sah dan 3 surat dukungan dinyatakan gugur.

" Empat surat dukungan ganda adalah Pelalawan, Inhil, Kuansing dan Kampar, dimana surat dukungan juga diberikan kepada bakal calon Bapak Eri Zulhendrizal yang sama-sama ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengkab/kota," ungkapnya. 

Sesuai dengan PO PBSI No 001 tahun 2018 pasal 11 ayat 3 dan 4 dijelaskan bahwa Pengkab/Pengkot yang sah dilarang memberikan dukungan tertulis kepada lebih dari satu orang bakal calon Ketua Umum.

"Jika ditemukan surat dukungan diberikan kepada lebih dari satu Bakal Calon maka semua surat dukungan itu dinyatakan tidak sah," tegasnya. 

Sedangkan tiga surat dukungan Gugur atau tidak berlaku yaitu Rokan Hulu, Indragiri Hulu dan Siak. Hal ini karena surat dukungan yang diberikan kepada Edi Basri ditandatangani bukan oleh ketua umum, melainkan oleh Wakil Ketua Umum dan Ketua Harian dengan Sekretaris umum. Sementara surat dukungan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum diberikan kepada Eri Zulhendrizal. 

"Karena legitimasi surat tertinggi adalah yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pengkab/Pengkot, maka jika ada surat dukungan lain yang ditandatangani pengurus di bawahnya dinyatakan gugur. Hal ini sudah pula kita konsultasikan kepada Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat PBSI," jelasnya. 

Oleh karena itu, hanya ada satu surat dukungan yang sah untuk Edi Basri, yaitu dari Pengkot Pekanbaru yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum. "Dengan demikian, maka Edi Basri dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk maju menjadi Calon Ketua Umum Pada Musprov bulan April mendatang, sebab untuk dapat maju pada pemilihan harus didukung oleh minimal 4 Pengkab/pengkot," terangnya. 

Sementara itu Eri Zulhendrizal yang mengembalikan formulir dan berkas pendaftaran pada hari Kamis (20/3/2025) menyerahkan surat dukungan dari 10 Kabupaten/Kota yaitu : Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Siak.

Setelah dilakukan verifikasi, dari 10 Surat dukungan ditemukan 6 surat dukungan sah dan 4 surat dukungan ganda. Enam surat dukungan sah yaitu Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, Rokan Hulu, Siak dan Indragiri Hulu yang ditandatangani langsung oleh Ketua umum dan Sekretaris Umum Pengkab PBSI. 

Sedangkan empat surat dukungan ganda yaitu Kuantan Singingi, Pelalawan, Kampar dan Indragiri Hilir dinyatakan batal, baik untuk Eri Zulhendrizal maupun Edi Basri. "Dengan demikian, Eri Zulhendrizal dinyatakan memenuhi syarat untuk maju pada pemilihan Ketua PBSI Riau pada Musprov mendatang karena mendapat dukungan lebih dari 4 kabupaten/kota, " ujar Satria. 

Panitia Penjaringan, kata Satria akan segera mengirimkan surat hasil verifikasi tersebut kepada bakal calon yang telah mendaftar. "Sesuai PO No. 001, Panitia Penjaringan akan mengirimkan hasil verifikasi tersebut kepada calon yang mendaftar, sekaligus mengundang calon yang memenuhi syarat untuk hadir pada Musprov tanggal 12-13 April mendatang, " pungkasnya. 

Panitia Penjaringan Calon Ketua Umum PBSI Riau periode 2025 ini terdiri dari Satria Batubara sebagai Ketua, Imrizal Sekretaris serta tiga anggota yang terdiri dari Benizon, M Yunus dan Dasril. Panitia penjaringan telah melaksanakan tugasnya sejak tanggal 28 Februari lalu. ***

Silaturahmi dan Solidaritas, Kejati Riau Gelar Buka Puasa Bersama Wartawan

Pekanbaru - Dalam rangka mempererat silaturahmi dan solidaritas antara awak media dengan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau menggelar acara buka puasa bersama wartawan dan insan pers yang bertugas di Kejati Riau. Acara berlangsung pada Selasa, 25 Maret 2025, di Resto Ayam Remuk dan Sop Iga Pak-E, Jalan K.H Wahid Hasyim, Kota Pekanbaru.

Hadir dalam acara tersebut Kasi Penkum Kejati Riau Zikrullah, SH., MH, mewakili Kajati Riau Akmal Abbas, SH, MH, Kasidik Kejati Riau Rionov Oktana Sembiring, SH, MH, Kasi Dal Ops Herlina Samosir, SH, serta puluhan wartawan yang tergabung dalam Grup Sahabat Pers Kejati Riau.

Dalam sambutannya, Kasi Penkum Kejati Riau Zikrullah menyampaikan permohonan maaf dari Kajati Akmal Abbas yang berhalangan hadir. Meski demikian, Kajati tetap menitipkan pesan agar hubungan baik dan sinergi antara Kejati Riau dan awak media tetap terjalin erat.

"Pak Kajati Riau berpesan agar kita semua tetap solid dan terus menjalin kerja sama yang baik. Sinergi antara Kejati Riau dan awak media sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan di Provinsi Riau," ujar Zikrullah.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang sudah terjalin dengan baik selama ini agar tetap langgeng ke depannya. Kejati Riau, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dalam pelaksanaan tugas dan proses penegakan hukum.

Senada dengan itu, Kasidik Kejati Riau Rionov Oktana Sembiring mengungkapkan dukungannya terhadap solidaritas yang telah terbentuk antara Kejati Riau dan awak media. Ia berharap hubungan baik ini terus terjalin demi mendukung tugas kejaksaan dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang sudah terjalin. Semoga hubungan komunikasi yang baik ini tetap bertahan dan semakin erat ke depannya," kata Rionov.

Acara buka puasa berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Wartawan yang tergabung dalam Grup Sahabat Pers Kejati Riau tampak bercengkerama dengan jajaran Kejati Riau sambil menikmati hidangan ayam geprek dan minuman berbuka puasa.

Kegiatan ini ditutup dengan sambutan dari perwakilan awak media serta sesi foto bersama antara wartawan dan jajaran Kejati Riau. Momen ini semakin memperkuat hubungan antara kedua belah pihak dalam mendukung keterbukaan informasi dan sinergi yang baik antara kejaksaan dan media di Riau.***

Ketua KNPI Riau Kritik Kekisruhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Larshen Yunus: "Soal Angka Defisit Saja Bisa Ribut, Bawa Duduk Saja, Ngopi Bareng, Semua Pasti Beres"

PEKANBARU-- Kekisruhan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait dengan angka defisit telah memicu perdebatan hangat antara Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau.

Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang dipercaya, bahwa perbedaan pendapat antara keduanya disebabkan oleh adanya perbedaan angka dalam menanggapi persoalan defisit anggaran sebesar Rp.1,3 Triliun.

Larshen Yunus, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, mengajak kedua belah pihak untuk duduk bersama dan melakukan tabbayun, guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu menekankan, pentingnya sinergi dan persatuan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Pemprov Riau saat ini.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa defisit anggaran sebesar Rp.1,3 Triliun tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kenaikan belanja daerah.

"Kita harus bisa mengelola anggaran dengan efektif dan efisien. Kita harus bisa mengurangi belanja daerah yang tidak penting," kata Abdul Wahid.

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa defisit anggaran tersebut harus segera diselesaikan dengan cara yang transparan dan akuntabel.

"Kita harus bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi, itu angka Defisit yang disampaikan Pak Gubernur Keliru" kata SF Hariyanto.

Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Riau harus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi belanja daerah yang tidak penting.

"Kita harus bisa meningkatkan PAD dan mengurangi belanja daerah yang tidak penting. Dengan demikian, tentu kita bisa mengurangi defisit anggaran," kata SF Hariyanto.

KEKISRUHAN TERUS TERJADI di Internal Pemprov Riau

Bayangkan saja, Perbedaan pendapat yang mencolok antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau menambah Kekisruhan di Internal Pemprov Riau, terutama ketika pelaksanaan Rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD pada 12 Maret 2025 silam.

Menurut Media Center DPD KNPI Provinsi Riau, bahwa Pada kesempatan itu, Gubernur Abdul Wahid menyebutkan bahwa tunda bayar Pemprov Riau mencapai angka Rp.2,2 Triliun. Wahid bahkan pusing tujuh keliling dan mengaku sangat terkejut dengan angka tersebut serta menganggap kondisi itu belum pernah terjadi sebelumnya.

“Saya belum pernah menemukan ada tunda bayar sebesar ini, yaitu Rp.2,2 Triliun. Paling ada Rp.200 miliar, Rp.250 miliar. Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini,” kata Gubernur Abdul Wahid kala itu, sambil garuk-garuk kepala.

Sebagai langkah darurat, Wahid bahkan mengaku siap mengambil langkah kontroversial seperti memotong tunjangan TPP ASN jika itu menjadi satu-satunya cara untuk menutupi defisit tersebut.

Namun, pernyataan itu kemudian dibantah oleh Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto. Birokrat Senior yang sudah malang melintang itu menyebut bahwa, informasi mengenai defisit Rp.2,2 Triliun tidak benar dan Sangat Keliru. Menurutnya, defisit anggaran yang sesungguhnya hanya sebesar Rp.132 Miliar saja.

“Seperti soal defisit anggaran yang katanya Rp.2,2 Triliun, itu data dari mana? Jangan asal bunyi, ngak boleh Asbun! itu sangat tidak benar, yang benar itu defisit kita hanya Rp.132 Miliar saja, Saya punya datanya Lho,” tegas Ir SF Hariyanto MT.

Menurut Wakil Gubernur Riau itu, bahw defisit yang dimaksud terjadi karena realisasi pendapatan tahun sebelumnya hanya mencapai Rp.9,4 Triliun dari target Rp.11 Triliun, Faktor lain yang turut memperburuk kondisi adalah kegagalan mencapai target participating interest (PI) dari sektor Migas yang hanya terealisasi sekitar Rp.200 Miliar dari target Rp.736 Miliar.

“Kami sudah melakukan efisiensi besar-besaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan berhasil menghemat hampir Rp.800 Miliar, itu artinya adalah uang kita ada kok,” tambah Wagubri SF Hariyanto.

Hingga berita ini diterbitkan, Minggu (23/3/2025) Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua seperti KNPI Provinsi Riau hanya katakan, bahwa pihaknya siap sedia memperbaiki situasi yang sempat Kisruh tersebut.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau bertekad untuk mengambil jalan tengah dan tidak ingin ada berat sebelah dalam menyikapi polemik tersebut. Aktivis Anti Korupsi Lulusan dari Universitas Riau (UNRI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu lagi-lagi menyampaikan keinginannya, bahwa pihaknya siap sedia Menengahi Konflik berkepanjangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

"Kalau soal data dan angka yang defisit itu bisa kita selesaikan, cukup duduk satu meja. Kami siap Fasilitasi Keduabelah Pihak untuk Ngopi bersama. Setidaknya dalam rangka Buka Puasa Bersama di bulan suci ramadhan saat ini. DPD KNPI Provinsi Riau juga siap sedia terlibat, apabila dibutuhkan dalam menghadirkan Solusi atas permasalahan yang terjadi di internal Pemprov Riau. Ayolah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Riau, jangan kalian pertontonkan hal-hal seperti ini. Sudah tidak pantas lagi kalian berdua Lucu-Lucuan seperti saat ini. Ingat dengan Janji dan Sumpah kalian. Periodesasi Gubri-Wagubri hanya 5 tahun saja, paling efektif 4 tahun, 1 tahun lagi pasti sibuk Kampanye, jangan Bengak kalian, Rakyat butuh kerja nyata. Visi, Misi dan Program Kerja kalian saat kampanye dulu sudah dinanti masyarakat riau" ujar Larshen Yunus, dengan nada optimis.

Terakhir, Ketua KNPI Provinsi Riau itu berencana untuk menyiapkan Jadwal dan Tempat dalam mempertemukan Keduabelah Pihak. Prinsipnya tetap sama, bahwa kegiatan tersebut 100% tanggung jawab dari DPD KNPI Provinsi Riau. Hingga nantinya ditemukan satu Persepsi dan Kesamaan, menuju Riau yang benar-benar BERMARWAH.

"Ayo bapak Gubernur Riau dan bapak Wakil Gubernur Riau. Jangan lagi kalian pertontonkan hal-hal seperti itu. Kesannya seperti tidak seirama. Kalaupun bicara soal dana dan angka Defisit Pemprov Riau, maka kita semua mesti Tabbayun dulu, samakan tujuan, barulah Keharmonisan benar-benar terasa di internal Pemprov Riau. Ayo Ngopi Bareng Pak Gub dan Pak Wagub. Tenang saja bapak!!! Dana Kas KNPI Provinsi Riau masih ada kok, intinya kalian harus berdamai dan Jangan Lagi buat Gaduh. Hormati Kesucian Bulan Ramadhan saat ini" ungkap Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*)

Sumber:

[1] Informasi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau.

[2] Berita Riau, "Defisit Anggaran Pemprov Riau Rp 1,3 Triliun".

[3] Wawancara dengan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Referensi Hukum:

[1] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

[3] Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Editor tim

Butuh Perhatian Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru, Bayi Mengidap Sakit Jantung Warga Pekanbaru Sedang Dirawat di RS Harapan Kita Jakarta

PEKANBARU -- Bayi malang Dolly Maruli Tua Siahaan, orang tua Robin Siahaan dan Junita Silaban, yang beralamat di jalan Harapan Jaya, RT/ RW 002/004, kelurahan Bencah Lesung kecamatan Tenayan Raya, curhat kepada bapak Gubernur Riau ( Abdul Wahid ) dan kepada Walikota Pekanabaru Agung Nugroho.Awalny tanggal 3 januari 2025 ibunya Junita Silaban melahirkan bayi kembar di rumah sakit Safira Pekanbaru yang diberi nama " Dolly Siahaan berjenis kelamin laki-laki laki dan Della Siahaan berjenis kelamin perempuan.

Di bulan Februari 2025, Dolly Siahaan mengalami sakit serius dengan hasil diagnosa rumah sakit Awal Bros Pekanbaru menyatakan Dolly Siahaan mengalami sakit W21- congenital malformation of cardiac septa ( penyakit jantung). kondisi sang bayi mengidap penyakit jantung yang serius pihak RS Awal Bros Pekanbaru memberikan rujukan ke RS Harapan Kita ( khusus jantung dan pembuluh darah )

Kepada media ini, Junita Silaban berkisah " Sudah sebulan lebih ia menjaga anaknya di RS Harapan Kita ( dijakarta ) diakuinya selama merawat anaknya yang sedang sakit banyak mengalami keterbenturan berbagai problem, mulai dari tempat tinggal selama dijakarta, biaya hidup ,biaya tiket pesawat pulang/pergi ke Pekanbaru , biaya susu/ pempers dan kebutuhan lainnya buat anak nya yang sedang dirawat diruang ICU.

Bahkan dorong semangat suaminya meskipun dengan kondisi yang sangat memilukan, terbentur akan kondisi keuangan Junita Silaban berharap lewat doanya kepada yang kuasa kiranya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemko Pekanbaru dapat melihat kondisi keadaan mereka. 

Lewat pemberitaan ini kiranya bapak Gubernur Riau ( Abdul Wahid ) dan Walikota Pekanbaru ( Agung Nugroho) berkenan untuk bisa lebih perduli lagi bagi masyarakat nya yang sedang membutuhkan perhatian, bahkan proses perawatan medis berkelanjutan kedepannya Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru untuk memperhatikan masyarakatnya yang sedang membutuhkan.

" Tolong kami pak Gubernur Riau, tolong kami pak Walikota Pekanbaru, kami masyarakat bapak butuh perhatian bapak, ucap Junita Silaban.

Junita Silaban juga berharap ada kemudahan hati dari Yayasan Baper Zakat Pekanbaru , bahkan informasinya yayasan Budha Suci yang beralamat di jalan Rajawali nomor 8 Pekanbaru untuk meringankan kondisi mereka , ucap Junita Silaban.

Berikut kontak person orang tua Dolly Siahaan ( ibunya ) dengan nomor 0821372329510, Butuh Perhatian Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru, Bayi Mengidap Sakit Jantung Warga Pekanbaru Sedang Dirawat di RS Harapan Kita Jakarta 

PEKANBARU -- Bayi malang Dolly Maruli Tua Siahaan, orang tua Robin Siahaan dan Junita Silaban, yang beralamat di jalan Harapan Jaya, RT/ RW 002/004, kelurahan Bencah Lesung kecamatan Tenayan Raya, curhat kepada bapak Gubernur Riau ( Abdul Wahid ) dan kepada Walikota Pekanabaru Agung Nugroho.Awalny tanggal 3 januari 2025 ibunya Junita Silaban melahirkan bayi kembar di rumah sakit Safira Pekanbaru yang diberi nama " Dolly Siahaan berjenis kelamin laki-laki laki dan Della Siahaan berjenis kelamin perempuan.

Di bulan Februari 2025, Dolly Siahaan mengalami sakit serius dengan hasil diagnosa rumah sakit Awal Bros Pekanbaru menyatakan Dolly Siahaan mengalami sakit W21- congenital malformation of cardiac septa ( penyakit jantung). kondisi sang bayi mengidap penyakit jantung yang serius pihak RS Awal Bros Pekanbaru memberikan rujukan ke RS Harapan Kita ( khusus jantung dan pembuluh darah )

Kepada media ini, Junita Silaban berkisah " Sudah sebulan lebih ia menjaga anaknya di RS Harapan Kita ( dijakarta ) diakuinya selama merawat anaknya yang sedang sakit banyak mengalami keterbenturan berbagai problem, mulai dari tempat tinggal selama dijakarta, biaya hidup ,biaya tiket pesawat pulang/pergi ke Pekanbaru , biaya susu/ pempers dan kebutuhan lainnya buat anak nya yang sedang dirawat diruang ICU.

Bahkan dorong semangat suaminya meskipun dengan kondisi yang sangat memilukan, terbentur akan kondisi keuangan Junita Silaban berharap lewat doanya kepada yang kuasa kiranya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemko Pekanbaru dapat melihat kondisi keadaan mereka. 

Lewat pemberitaan ini kiranya bapak Gubernur Riau ( Abdul Wahid ) dan Walikota Pekanbaru ( Agung Nugroho) berkenan untuk bisa lebih perduli lagi bagi masyarakat nya yang sedang membutuhkan perhatian, bahkan proses perawatan medis berkelanjutan kedepannya Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru untuk memperhatikan masyarakatnya yang sedang membutuhkan.

" Tolong kami pak Gubernur Riau, tolong kami pak Walikota Pekanbaru, kami masyarakat bapak butuh perhatian bapak, ucap Junita Silaban.

Junita Silaban juga berharap ada kemudahan hati dari Yayasan Baper Zakat Pekanbaru , bahkan informasinya yayasan Budha Suci yang beralamat di jalan Rajawali nomor 8 Pekanbaru untuk meringankan kondisi mereka , ucap Junita Silaban.

Berikut kontak person orang tua Dolly Siahaan ( ibunya ) dengan nomor 0821372329510, berikut nomor rekening orangtunya 740901015658532

Bank BRI 

Atas nama Robin Siahaan ( Ayah bayi)

bagi bapak / ibu khalayak ramai yang mau berbagi rezeki untuk meringankan biaya proses perawatan medis Dolly Siahaan dapat berkordinasi langsung kepada orang tuanya .

bagi bapak / ibu khalayak ramai yang mau berbagi rezeki untuk meringankan biaya proses perawatan medis Dolly Siahaan dapat berkordinasi langsung kepada orang tuanya .

DPP- SPKN Soroti Defisit Anggaran Pemprov Riau 2025, Minta Gubernur Riau Audit Anggaran Belanja OPD

PEKANBARU, - Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) menyoroti isu defisit anggaran yang menimpa Pemprov Riau. “Defisit ini disebabkan oleh beberapa faktor, antar lain ketidak sesuaian antara penerimaan dan pengeluaran. Diperparah lagi dengan kegiatan-kegiatan bersifat pemborosaan”. Demikian disampaikan Sekjen DPP-SPKN, Frans Sibarani, Kamis (20/03/2025) di Pekanbaru.

Dikatakan Frans Sibarani, sebelumnya Gubernur Riau, Abdul Wahid mengungkapkan kekhawatirannya terkait defisit anggaran yang mencapai Rp2,2 triliun bahkan berkembang menjadi Rp3,5 triliun, Rp3,7 triliun yang merupakan defisit terparah dalam sejarah keuangan Riau.

Menurut Frans Sibarani penyebab utama defisit anggaran tersebut adalah kegiatan- kegiatan seremonial serta anggaran belanja diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Riau yang setiap tahunnya dianggarkan dengan nilai fantastis. Untuk itu Gubernur Riau supaya menyikapi persoalan ini agar masalah keuangan dapat atasi dan diselesaikan dengan baik, ujar nya.

Selama ini kata Frans Sibarani, kita bisa lihat begitu banyak kegiatan-kegiatan di seluruh OPD yang dianggarkan setiap tahunnya, artinya kegiatan itu ke itu saja yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, terang nya.

Frans Sibarani juga menyoroti tugas dan fungsi Inspektorat, sampai hari ini kita belum pernah dengar apa hasil pemeriksaan yang dilakukan. Begitu juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apa hasil pemeriksaan atau Audit yang dilakukan terkait penggunaan anggaran disetiap OPD dilingkungan Pemprov Riau. Begitu juga dengan pengawasan dari DPRD Riau. “Juga tidak ada, Jadi menurut kami semua sudah sejalan sesuai kepentingan,” ucap Frans Sibarani.

Lagi kata Frans Sibarani, Riau ini kaya akan migas, serta perusahaan perusahaan besar yang beroperasi di Riau yang barang tentu ada dana CSR nya. Selanjutnya dana Participating interest (PI) yang diterima pihak Riau. “Selama ini hasil nya kemana, kok tidak pernah terpublikasi ke publik,” sebut nya.

Jadi agar masalah keuangan Riau dapat berjalan dengan baik,

kami minta kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid, Audit kegiatan seluruh OPD dilingkungan Pemprov Riau, karena diduga penggunaan anggaran belanjanya tidak jelas. Dan DPP-SPKN juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) turun untuk periksa seluruh kegiatan OPD dilingkungan Pemprov Riau, tutup nya.( jsR).

Wamendagri Bima Arya: Partisipasi Perempuan pada Pilkada 2024 Alami Kenaikan

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, partisipasi perempuan pada Pilkada Serentak 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan itu diketahui ketika membandingkan partisipasi perempuan sejak Pilkada 2015.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen dari total peserta menjadi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah (Cakada/Cawakada). Persentase itu lebih tinggi dibanding pada Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Misalnya pada 2015, partisipasi perempuan hanya mencapai 7,47 persen atau 124 perempuan yang menjadi Cakada/Cawakada. Begitu pula pada Pilkada 2020 yang hanya sebesar 11 persen atau 161 perempuan yang menjadi peserta.

“Kita bicara calonnya, belum terpilih. Ini bicara calon. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya kan calonnya lebih sedikit, mungkin karena [2024] pilkadanya juga serentak,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan di Tahun Politik di Universitas Atma Jaya Jakarta, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut, Bima menerangkan, dari angka 19,92 persen tersebut, sebanyak 109 perempuan berhasil memenangkan pertarungan Pilkada. Jumlah tersebut terdiri dari 2 gubernur, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati. Dirinya juga menyebutkan sejumlah nama baru dari kalangan perempuan yang berhasil menjadi pemimpin di daerah.

Selain menyoroti keberhasilan perempuan di Pilkada, Bima menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi perempuan di kancah politik. Misalnya masih terbatasnya ruang di internal partai politik bagi kader perempuan untuk berlaga. Dia menekankan, kaderisasi di internal partai politik berperan penting dalam menentukan eksistensi kader perempuan. Tantangan lainnya, yaitu jaringan perempuan yang dibangun pascareformasi belum cukup kuat untuk menyukseskan kandidat perempuan.

Di lain sisi, Bima menekankan pentingnya memperhatikan kualitas keterwakilan perempuan secara substantif, sehingga isu yang dibahas tak hanya menyoal jumlah. Dengan demikian, isu yang penting diperhatikan yaitu narasi yang dibangun oleh para kader perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi. Dirinya mencontohkan anggota legislatif dari kalangan perempuan yang mampu concern terhadap berbagai isu.

“Kalau kita lihat cukup banyak sebetulnya perempuan-perempuan yang bisa mengartikulasikan isu-isu yang bukan [hanya] isu perempuan,” jelasnya.

Bima menambahkan, forum diskusi tersebut menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, tidak hanya dalam konteks edukasi tapi juga regulasi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka ruang adanya gagasan-gagasan yang bernas mengenai peningkatan kualitas keterwakilan perempuan. “Karena kita percaya semakin inklusif proses ini, maka semakin baik kualitasnya,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

Jadi Simbol Toleransi, Wamendagri Bima Ajak Semua Pihak Kawal Pembangunan Gereja HKBP Bincarung Bogor

Bogor (MA)– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak semua pihak mengawal pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Bincarung Kota Bogor. Menurutnya, pembangunan gereja ini merupakan bagian dari simbol toleransi di Kota Bogor.

“Tugas kita belum selesai, mari kita kawal sama-sama pembangunan gedung (gereja) yang luar biasa ini,” ujar Bima saat ikut meletakkan batu pertama pembangunan Gereja HKBP Bincarung Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).

Dirinya memastikan bahwa Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bakal mengawal pembangunan tersebut agar berjalan sesuai rencana. Dia berharap, ke depan siapa pun yang menjabat Wali Kota Bogor mampu terus memastikan keselarasan seluruh masyarakat di Kota Bogor dapat terbangun dengan baik.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan, peletakan batu pertama ini merupakan hasil dari ikhtiar panjang pengurus HKBP Bincarung, jajaran Pemerintah Kota Bogor, maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor. Karena itu, selanjutya pengawalan perlu diberikan terhadap proses pembangunan rumah ibadah tersebut, sehingga dapat melayani para jemaatnya.

Selain itu, Bima juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya mendukung pembangunan gereja tersebut. Hal ini terutama pengurus HKBP Bincarung yang telah banyak memahami keinginan warga setempat dan melakukan penyesuaian. Pengurus juga berhasil meyakinkan keamanan dan ketertiban dapat terjaga, sehingga warga setempat memberikan dukungan.

Bima berharap, pembangunan gereja ini menjadi inspirasi bagi daerah lain seluruh Indonesia bahkan dunia dalam menjaga semangat toleransi. “Selamat untuk kita semua, mari kita pastikan inspirasi dari Kota Bogor terus menyebar ke Indonesia dan dunia,” tandasnya.

Puspen Kemendagri