Masyarakat terdampak buffer zona meminta pikah KPI Dumai buka audiensi ke masyarakat terdampak, guna menyelesaikan rumah yang sudah disurve pihak KPI

Dumai -- masyarakat yang terdampak buffer zona di sekitar Pagar KPI di kelurahan Tanjung Palas dan jaya mukti, mengadakan rapat pembentukan forum komunikasi masyarakat yang terdampak buffer zona di kelurahan Tanjung Palas dan kelurahan jaya mukti 03/11/24.

Pembentukan forum komunikasi masyarakat khususnya terdampak buffer zona guna antisipasi dan prioritas Tuntaskan Dampak positif buffer zona yang saat ini mengalami janji ke janji belaka, realisasi nya belum ada, paska terjadinya tragedi kilang KPI meledak dan sampai hari ini tidak ada kejelasan sama sekali. Masyarakat yang terdampak buffer zona merasa ada upaya melambatkan dan kejelasan saat ini yg diharapkan oleh masyarakat sekitar buffer zona agar cepat di ganti rugi, merasa hanya serba salah,rumah yang sudah di silangkan atau di cat oleh tim surveyor tidak boleh di tambah bangunan dikarenakan sudah masuk daftar buffer zona.

Merasa tidak bisa berbuat apa-apa dari pasang pipa air bersih hingga pemasukan gas meteran. Masyarakat yang terdampak merasa Perlu membuka forum komunikasi masyarakat yang terdampak buffer zona di kelurahan Tanjung Palas dan kelurahan jaya mukti disekitar 50 meter dari pagar KPI. Bentukan fermatur dari pengurus komunikasi masyarakat khususnya yang berkaitan buffer zona akan datang menyurati KPI dan siap meminta pihak KPI untuk melaksanakan audiensi 

Akibat dampak buffer zona.

1. Tidak bisa menambah bangunan rumah dan dilema saat di tambah bangunan rumah.

2. Tidak dapat atau ditolak rumah layak huni dari pemerintah diakibatkan buffer zona oleh KPI

3. Tidak bisa memasang pipa air bersih dan pipa gas diakibatkan buffer zona KPI.

4. Kerisauan kilang KPI dampak dekatkan rumah masyarakat yang merasa resah.

5. Warga resah dengan DP dan biaya ahli waris.

Sampai hari ini situasi menunggu kepastian dari pihak KPI ke masyarakat yang terdampak buffer zona. Agenda kegiatan dan dampak buffer zona dan sampai diskusi hingga pernyataan sikap masyarakat bagaimana kedepannya nasib masyarakat yang terdampak buffer zona.(Red)

Petarung Hebat, Tetap disemangati oleh Sang Istri , Ferdiansyah enerjik disaat kampanye dialogis

Dumai -- Perjalanan Pilkada Dumai membuat kandidat harus menjaga kondisi tubuh dan harus Prima di depan masyarakatnya, baik zona satu,zona dua,zona tiga itu perjalanan jauh dan iring iringan kadang membuat berjalanan macet dan tak sesuai harapan masyarakat,yang notabene tidak sesuai harapan dan undangan.26/10/24.

Menyelusuri Perjalanan Ferdiansyah dan Soeparto ( Fatonah) nomor 2 , selalu diberikan motivasi sang istri dan kandang kadang selalu dihadiri sang istri menambah semangat dan enerjik saat berkampanye. Rasa sayang itu selalu diberikan saat saat moment perjalanan menuju kampanye dialogis.

Ferdiansyah yang sering pergian disaat kampanye dialogis terhadap masyarakat dan relawan nya, ini yang membuat masyarakat kenal dengan sang istri paslon.

Ketika awak media meliputi disela sela kunjungan Ferdiansyah dan istri. Pasangan ini selalu memberikan senyuman yang manis terhadap masyarakat yang berbondong bondong menyalami nya.

Editor Tiger Fatonah 

 

Sambut Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa, SMA PGRI Pekanbaru Gelar Lomba Fashion Show dan Puisi

PEKANBARU, -- Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa, SMA PGRI Pekanbaru Gelar Lomba fashion show dan Puisi.Kegiatan lomba yang diadakan di SMA PGRI Pekanbaru, Rabu (23/10/2024) 

Kepala SMA PGRI Pekanbaru,Elpisno S,Pd saat ditemui awak media ini di ruang kerjanya mengatakan tujuan kegiatan untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga bahasa persatuan dan melestarikan kekayaan sastra Indonesia.

Elpisno memberikan apresiasi mendalam terhadap keterlibatan siswa dan guru dalam kegiatan ini.

Ini bukan hanya sekadar lomba, tapi juga kesempatan untuk mengingat kembali semangat persatuan sebagaimana tertuang dalam Sumpah Pemuda

Selain itu kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan minat siswa dalam berbahasa. "Kami berharap para peserta tidak hanya bersaing, tetapi juga belajar menghargai keragaman bahasa yang ada di Indonesia. 

Semoga melalui lomba-lomba ini, para siswa semakin terampil berbahasa dan siap menghadapi tantangan global,"ucap Elpisno **

Dr Arden Simeru 318 SMK di Provinsi Riau Terapkan Pembelajaran Berbasis Teaching Factory dan Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan

PEKANBARU -- Tantangan terberat bagi Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) saat ini menjadi konsentrasi bagi kepala sekolah dan tenaga pengajar SMK di Provinsi Riau, baik SMK swasta maupun SMK Negeri.Goyang bersambut sangat diresfon positif dari kepala sekolah dan tenaga pengajar. Berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah, lewat materi pembelajaran, kegiatan ekstra kurikuler, praktek lapangan bahkan menjalin mitra terhadap dunia usahawan.

Tidak hanya sekolah Negeri yang pro aktif dalam menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas siswa mereka, tidak mau ketinggalan sekolah swasta juga ikut beraji baku berlomba-lomba bersaing dalam mencerdaskan anak bangsa, ucap Dr Arden Simeru ( kepala bidang SMK Disdik Riau ) 

Diakuinya, saat ini potensi Satuan Pendidikan jenjang SMK di Provinsi Riau telah mengalami perkembangan yang sangat ketat. Dari jumlah 318 sekolah SMK di Provinsi Riau, dengan rincian 139 SMK berstatus Negeri dan 179 sekolah SMK berstatus sekolah swasta bersaing ketat dalam proses belajar mengajar.

Saat ini kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui bidang Pembinaan SMK menyampaikan " untuk mensukseskan program bekerja , Melanjutkan dan Wirausaha, satuan Pendidikan jenjang SMK melalui pengembangan SMK Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD) untuk peningkatan produktifitas satuan pendidikan SMK dalam menghasilkan produk barang dan jasa, implementasi pembelajaran berbasis Teaching Factory dan Fleksibilitas Pengelolaan keuangan saat ini terdapat 21 SMK provinsi Riau sudah berstatus BLUD.

" Harapan kita kedepannya sekolah SMK Negeri dan sekolah SMK swasta dapat bersaing untuk mencerdaskan anak bangsa. lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) tidak hanya berpedoman dengan ilmu formal sesuai dengan kurikulum saat ini. Namun sekolah SMK swasta maupun Negeri dapat membina siswa untuk dapat berwirausaha dan terserap dalam bursa kerja, baik di perusahaan yang berskala besar maupun dunia usaha lainnya yang pada prinsifnya siswa memiliki keahlian/skill tersendiri.

  

 " Lulusan sekolah menengah kejuruan ini bisa kita kategorikan terbagi dalam tiga kategori, yaitu ada yang melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi, bagi yang berminat dan tidak terlepas dari faktor ekonomi orangtua, kedua siswa dapat terserap dalam dunia kerja dan berwirausaha.

" Harapan saya kedepannya pihak sekolah SMK dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak perusahaan dan menjalin mitra kerjasama, paling tidak siswa dapat di kirim untuk menambah ilmu praktek kerja lapangan saat magang. Namun tidak tertutup kemungkinan pihak sekolah lebih menjalin kerjasama kepada pengusaha atau badan usaha agar kelak anak yang mendapatkan kesempatan magang bisa direkrut untuk diberikan kesempatan bekerja di perusahaan tersebut.Tantangan yang lebih spesifik lagi, pihak sekolah lebih dominan agar siswa lebih diarahkan pada dunia usaha atau berwirausaha, ketika kelak mereka lulus dari sekolah tersebut. 

 

"Jumlah lulusan yang masuk ke dunia kerja sudah cukup baik, serapannya tahun ke tahun terus meningkat dan keterserapan pekerjaan dari lulusan sekolah menengah kejuruan semakin membaik pula. Perkiraan kurang lebih sekitar 50 persen sudah terserap di dunia kerja," tuturnya.

 

Bahkan dalam pengembanganNegeri.Giyang keterampilan peserta didik tingkat sekolah menengah kejuruan ada 10 bidang keahlian yang akan terus ditingkatkan, agar kualitas, kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan semakin lebih baik lagi.

 

"Dengan ini dapat menunjukkan bahwa sekolah menengah kejuruan mampu serta hebat, kami akan dorong seluruh potensi yang ada di sana agar sesuai dengan bidang keahliannya. Sehingga banyak siswa dan siswi yang mampu terserap industri serta dunia kerja.

 

Menurut Arden, ada sejumlah program pengembangan sekolah menengah kejuruan seperti pengembangan SMK berbasis industri, penguatan persiapan program magang luar negeri, peningkatan kompetensi dan sertifikasi bahasa asing, pembelajaran SMK berbasis industri, SMK yang mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan.Kami sangat yakin talenta-talenta di sekolah menengah kejuruan ini mampu berkompetisi dan masuk ke industri.

Disdik Riau berharap kedepannya mari kita bergandengan tangan untuk tetap berprestasi dan meningkatkan proses belajar mengajar demi untuk membuahkan anak bangsa yang kreatif cerdas dan siap pakai, tuturnya kepada awak media.

Corporate Social Responsibility perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak

Jakarta-- Kewajiban CSR Perusahaan dalam

Peraturan Perundang-undangan

Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR adalah UU PT dan PP 47/2012.

Kewajiban CSR perusahaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR sendiri tersebar dalam beberapa peraturan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). 

Sebelum membahas ketentuan lebih jauh, mari kenali dulu apa itu CSR dan kepanjangan CSR. Sebagai informasi, CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility. Secara sederhana, CSR dapat diartikan sebagai komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk bertindak secara etis, legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari pekerja dan keluarga, komunitas lokal, hingga masyarakat secara keseluruhan. Adapun contoh CSR perusahaan yang banyak dilakukan, antara lain pengolahan limbah, pembangunan infrastruktur, program donor darah, pengembangan UMKM, dan lainnya. 

Di Indonesia, istilah CSR dikenal juga dengan sebutan TJSL atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kehadiran CSR atau TJSL secara global ini berkembang sejak 1980-an hingga 1990 sebagai reaksi dan bentuk keprihatinan dari organisasi masyarakat serta jaringan global untuk meningkatkan perilaku etis, adil, dan bertanggung jawab dari perusahaan yang tidak terbatas pada perusahaan itu sendiri, melainkan pada stakeholder dan masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.  

Kewajiban CSR Perusahaan di Indonesia

Terkait kewajiban CSR perusahaan di Indonesia, dalam Pasal 74 UU PT menerangkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Meski dalam Pasal 74 UU PT hanya disebutkan aturan TJSL atau CSR tersebut berlaku bagi perusahaan dengan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam, faktanya TJSL atau CSR ini merupakan tanggung jawab perusahaan secara luas, baik yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. 

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Ketentuan Pasal 2 PP 47/2012 menerangkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.  

Lebih lanjut, bagian Penjelasan Pasal 2 PP 47/2012 menerangkan bahwa pada dasarnya setiap perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat. 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam PP 47/2012

Sebagai salah satu dasar hukum CSR yang berlaku saat ini, PP 47/2012 menguraikan sejumlah aturan terkait kewajiban CSR perusahaan secara terperinci. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 

TJSL atau CSR menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan kewajiban tersebut wajib dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan (Pasal 3 PP 47/2012).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Kemudian, rencana kerja tahunan perseroan tersebut harus memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL atau CSR (Pasal 4 PP 47/2012). 

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kemudian, realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSL atau CSR yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya perseroan (Pasal 5 PP 47/2012). 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012). 

Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab TJSL atau CSR dikenakan sanksi (Pasal 7 PP 47/2012).

Sebagaimana diterangkan, CSR merupakan tanggung jawab semua perusahaan dan menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Apabila tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi. 

Sehubungan dengan ini, Hukumonline melalui Regulatory Compliance System (RCS) menghadirkan solusi teknologi bagi perusahaan untuk memudahkan proses mengidentifikasi, menganalisis, hingga mengupas secara detail kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi, termasuk halnya TJSL atau kewajiban CSR perusahaan. Bagaimana RCS melakukannya?

Pemantauan Kewajiban Hukum Cukup dalam Satu Platform 

RCS mampu menganalisis dan mengekstraksi setiap kewajiban hukum terkait CSR, baik berdasarkan UU PT, PP 47/2012, dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Dengan Satu Suara, Warga Pekanbaru Bisa Menyelamatkan Ratusan Nyawa

PEKANBARU - Di bawah langit Pekanbaru yang memancarkan terik, wajah-wajah penuh harap berkerumun di jalan -jalan dan lapangan kampanye. Mereka menggenggam harapan di ujung suara mereka, sebuah suara yang tidak sekadar memilih pemimpin, tapi juga menyelamatkan masa depan mereka dan orang lain khususnya dalam hal kesehatan yang kini terancam lenyap.

Muflihun SSTP MAP maju kembali sebagai calon Wali Kota Pekanbaru, bersama wakilnya, Ade Hartati, dengan misi yang tidak main-main, melanjutkan program-program yang telah mengubah hidup ribuan warganya selama dua tahun terakhir. Salah satu program yang begitu dicintai rakyat adalah Berobat Gratis hanya dengan KTP Pekanbaru. Bukan sekadar janji politik, program ini telah menjadi pelampung bagi ratusan ribu nyawa yang sebelumnya terancam oleh tingginya biaya kesehatan.

"Saya dan keluarga bisa berobat tanpa khawatir soal biaya. Cukup dengan KTP, dan kami sudah tenang. Ini benar-benar menyelamatkan banyak nyawa," ungkap Nuraini, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Lima Puluh. Matanya berkaca-kaca mengenang bagaimana program ini menyelamatkan anak bungsunya yang harus dilarikan ke rumah sakit beberapa bulan lalu. Baginya, program ini bukan sekadar kemudahan, melainkan penyelamat hidup yang nyata.

Namun, di balik kebahagiaan itu, kekhawatiran mulai merambat di hati masyarakat. Sejak berakhirnya jabatan Muflihun sebagai Pj Wali Kota pada Mei 2024, bayang-bayang ketidakpastian menyelimuti kota ini. Risnandar Mahiwa, Pj Wali Kota yang baru, telah memberikan sinyal buruk, program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu salah satu program unggulan Muflihun telah dihapus dan tidak dianggarkan dalam APBD 2025 mendatang. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar apakah program-program penting lainnya, termasuk berobat gratis, akan bernasib serupa jika Muflihun tidak terpilih kembali?

"Kami khawatir, jika Muflihun tidak menjabat lagi, program kesehatan gratis ini juga akan dihapus. Jika satu program saja sudah dihilangkan, apalagi yang lainnya?" ujar Supratman, seorang Ketua RW di Kecamatan Lima Puluh. Kekhawatirannya mencerminkan perasaan banyak warga yang merasakan manfaat langsung dari program-program ini.

Muflihun, sosok yang dikenal tangguh dan penuh komitmen, tidak menyerah pada tantangan ini. Dalam setiap kampanye dialogisnya, ia menegaskan bahwa program-program seperti berobat gratis bukanlah sekadar fasilitas, tapi adalah hak dasar setiap warga yang harus terus diperjuangkan. Bersama Ade Hartati, ia berjanji untuk mempertahankan dan melanjutkan apa yang sudah dimulai sebuah perjuangan untuk kesejahteraan yang tak boleh terhenti.

"Ketika bapak dan ibu memberikan suara untuk kami, Anda tidak hanya memilih pemimpin. Anda sedang menyelamatkan ratusan nyawa dan memastikan masa depan anak-anak Pekanbaru. Kita harus melanjutkan program yang sudah terbukti berhasil ini," tegas Muflihun di hadapan ratusan warga Kecamatan Lima Puluh, disambut tepuk tangan yang menggema.

Pemilihan ini, bagi masyarakat, tidak lagi hanya soal memilih siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Ini soal menjaga kelangsungan hidup dan keselamatan yang telah terbukti menyelamatkan mereka dari ancaman kematian dan ketidakmampuan. Program-program kesehatan dan pendidikan yang dipertaruhkan dalam pemilu ini adalah denyut nadi yang memastikan Pekanbaru tetap berdiri teguh di tengah tantangan.

Di tengah situasi politik yang penuh gejolak, harapan warga Pekanbaru kini bertumpu pada satu hal keberlanjutan. Muflihun dan Ade Hartati adalah figur yang mereka yakini mampu menjamin bahwa layanan kesehatan gratis, pendidikan yang terjangkau, dan program-program vital lainnya tetap berjalan. Pilihan mereka bukan lagi sekadar hak politik, melainkan tindakan nyata untuk melindungi masa depan mereka dan anak-anak mereka.

Bagi warga Pekanbaru, suara dalam pemilu ini bukan sekadar kertas di kotak suara. Ini adalah suara untuk kehidupan yang lebih baik, keselamatan yang terjamin, dan masa depan yang cerah bagi kota tercinta mereka.

Plt Kadisdik Riau Edi Rusma Dinata Himbau Penyelengara Sekolah SMA dan SMK Sederajat Berlomba Memberikan yang Terbaik untuk Mencerdaskan Anak Bangsa

PEKANBARU -- Pemerintah terus memberikan konsentrasi penuh untuk menunjang penyelengara pendidikan, baik sekolah maupun negeri, bagi Pemerintah tetap memberikan perhatian yang sama dengan sekolah negeri. Itu terbukti, bukan hanya sekolah negeri yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ).

Lewat dari keseriusan pemerintah dalam membenahi seluruh sekolah SMA dan SMK sederajat baik negeri maupun sekolah swasta, kita berharap pihak sekolah harus lebih meningkatkan kualitas mutu belajar mengajar disekolah, ucap Edi Rusma Dinata ( Plt Kadisdik Riau)

Menurut Edi Rusma Dinata, Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dari program yang diterapkan untuk satuan pendidikan SMA dan SMK, , ada empat hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu kebijakan,kepemimpinan kepala sekolah,

infrastruktur, dan proses pembelajaran. kebijakan merupakan hal yang sangat penting, terutama kebijakan yang berlaku secara nasional, seperti kurikulum dan tata cara belajar mengajarl, termasuk kebijakan distribusi dan rekrutmen guru. 

" Kedua, leadership atau kepemimpinan kepala sekolah juga penting di dalam school based management atau manajemen berbasis sekolah. "Tergantung school based management, artinya leadership kepala sekolah, transparansi keuangan, hubungan ekosistem berjalan di sekolah antara guru dengan kepala sekolah, orang tua dengan guru, maupun dengan siswa dan seluruh yang ada di satuan pendidikan, ekosistemnya harus jalan tanpa ada ketimpangan.

Menurut Edi Rusma Dinata, kepala sekolah yang memiliki kreativitas dan inovasi yang bagus, bisa membuat sekolah yang dipimpinnya menjadi bagus juga. Karena itulah tugas Pendidikan Provinsi Riau juga fokus pada reformasi manajemen sekolah di Riau.

Ketiga, infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Itu semua berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. "Apalagi sekarang dunia tanpa batas. Siswa bisa belajar tidak hanya dari guru dan buku yang ada, melainkan bisa belajar dari media sosial," sepanjang tingkat minat siswa, ujar Edi.

Edi Rusma Dinata melanjutkan, hal yang keempat yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah proses pembelajaran. Menurut Edi Rusma Dinata, proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi dan penuh kreativitas bisa mendorong anak-anak terbangun motivasinya. 

Namun, proses pembelajaran juga tergantung dari potensi guru, kecakapan guru, dan kemampuan guru.

Proses pembelajaran yang mendorong kreativitas juga mendukung untuk memenuhi empat kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan abad 21. Empat kompetensi yang biasa disingkat 4C tersebut adalah Critical Thinking atau berpikir kritis, Collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik, Communication atau kemampuan berkomunikasi, dan Creativity atau kreatifitas.

Keempat kompetensi yang harus dimiliki anak itu harus masuk ke dalam proses pembelajaran di sekolah sehari-hari. menurut Edi Rusmadinata, inovasi dan kreativitas bisa menjadi kekuatan Indonesia yang memiliki bonus demografi, sehingga generasi bangsa akan bisa bersaing dengan negara lain pada abad 21. Ia pun menambahkan, di dalam proses pembelajaran juga harus dimasukkan pendidikan karakter. “Jadi empat kompetensi inilah yang kita harapkan di dalam proses pembelajaran, terbentuk dalam karakter, apalagi pendidikan karakter juga memang sudah

menjadi program pemerintah.

Diakhir penyampaiannya, Edi Rusma Dinata juga berharap bagi seluruh kepala sekolah SMA dan SMK sederajat, sekolah negeri maupun swasta, agar berlomba- lomba untuk bersaing menjadi yang terbaik untuk menciptakan regenerasi muda yang handel siap untuk bersaing di tingkat perguruan tinggi swasta maupun negeri. Target kita kedepannya, sekolah SMA dan SMK sederajat sekolah swasta maupun negeri kedepannya lulusan tahun 2?24 dan seterusnya, siswa /siswi kita dapat masuk keperguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia maupun perguruan tinggi di Provinsi Riau, tutup Edi Rusma Dinata.