PP ISMAHI Resmi Laporkan Dugaan Perselingkuhan 'JK' ke DPP Partai Gerindra

JAKARTA - Senin 8 Juli 2024 Pimpinan Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (PP ISMAHI) resmi melaporkan salah satu kader Partai Gerindra DPC Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ke DPP Partai Gerinda dengan alamat, jl, Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas dugaan telah terjadinya perselingkuhan salah satu anggota DPRD terpilih tahun 2024, inisial JK (belum di lantik) kepada istri masyarakatnya sendiri.

Dedi sofhan selaku Wakil Ketua Umum ISMAHI menjelaskan, "laporan ini di lakukan atas adanya aduan masyarakat yang merasa resah akan tindakan ini, namun apa daya khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tidak bisa berkutik, karna ketua dpc Gerindra sekaligus Bupati Kabupaten Rokan Kulu tidak ada merespon dan menanggapi kegelisahan masyarakat ini, bahkan terkesan di biarkan karna itu lah kami dpp ismahi ambil alih," Jelas dedi.

"Kami sudah membuat laporan ke DPP Partai Gerinda atas dugaan perselingkuhan inisial JK salah satu anngota DPRD terpilih 2024 (belum di pantik), bukti bukti sudah kami miliki, jadi tinggal melihat bagaimana respo DPP Partai Gerinda saat ini." kata Dedi

"Jika dalam waktu 3 x 24 jam tidak ada respon dan tindakan yang dilakukan oleh DPP Partai Gerindra, maka kami akan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika perlu kita akan turunkan massa di depan DPP Partai Gerindra dengan jumlah yang banyak," tegas M Rizcky Afriandi selaku kasrat ismahi.

Dedi juga menambahakan, "sangat tidak etis seorang anggota DPRD melakukan tindakan itu, itu namanya mencederai lembaga tersebut dan jika partai Gerindra tidak menindak itu, maka nama baik Gerindra akan tercoreng, lantas cuman karna ulah salah satu oknum yang tidak punya malu itu, tidak mungkin sekelas partai besar seperti Partai Gerindra membiarkan kader seperti itu, saya yakin DPP Partai Gerindra akan menindak itu denga tegas, jika tidak maka siap-siaplah, Partai Gerindra akan kehilangan taringnya Khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau." (Red)

Sumber; PP ISMAHI

Ketua Umum KPPR : Terimakasih Kepada Presiden dan KLHK RI Ibu Siti Nurbaya Bakar

Perwakilan petani dari Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memanjatkan Do'a bersama karena telah mendapat 3 Simpulan Audensi.

Jakarta, Mediaanalisa.com – Perwakilan petani dari Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau, setelah beberapa hari bergerak akhirnya memutuskan untuk berhenti melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara. informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua umum Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) Muhamad Ridwan dan yang dapat di rangkum Kabaraktual.Online, pada Rabu, 26 Juni 2024.

Tidak hanya menghentikan aksi jalan kaki Muhamad Ridwan Ketua umum KPPR juga mengucapkan, terimakasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widoo dan Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia karena telah memberi perhatian pada penyelesaian kasus masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu ini tetap komit dalam rangka penanganan konflik agraria pemerintah berpihak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Terimakasih kami ucapkan kepada Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM. Sekjen KLHK beserta Ir. Muhammad Said, MM. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian LHK, dan Camat Ciruas yang telah memberikan tempat untuk warga beristirahat di Aula kantor camat nya,” ungkap Ketua KPPR M.Ridwan.

Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Lampung, Jambi, Palembang dan Banten yang telah bersama-sama bersolidaritas dalam perjuangan menuntut keadilan bagi petani di Inhu ini.

Aksi Jalan Kaki merupakan langkah perjuangan petani dari Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Riau yang berkonflik dengan PT. Rimba Peranap indah (RPI) agar aspirasi mereka bisa di dengar dan persoalan mereka bisa di selesaikan, kepada awak media Muhamad Ridwan Ketua KPPR menjelaskan bahwa Aksi Jalan Kaki menuju Istana Negara di sepakati untuk tidak di lanjutkan tentunya bukan tanpa alasan, tegasnya.

Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan hingga saat ini perwakilan aksi jalan kaki dalam keadaan baik meskipun beberapa mengeluhkan telapak kaki udah ada yang pecah-pecah dan lecet., tadi malam massa aksi jalan kaki beristirahat di Kantor Camat Ciruas Serang setelah sebelumnya berjalan kaki dari Islamic center ( Masjid Agung Nurul Ikhlas Cilegon) Banten bergerak menuju Alun-alun Kota Serang, terang Muhammad Ridwan.

Kami memutuskan untuk menghentikan aksi jalan kaki setelah pertemuan di Media Center KLHK membahas persoalan konflik pertanahan yang dihadapi masyarakat berhadapan dengan PT. Rimba Peranap indah (RPI) perusahaan pemegang izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) mendapatkan solusi melalui 3 kesimpulan audiensi sebagai berikut;

Simpulan audiensi:

1. Menghentikan sementara kegiatan land clearing RKT Tahun 2024 yang dilakukan PT. RPI pada areal yang overlaping dan kebun produktif masyarakat yang tergabung dalam Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), dan masyarakat juga diminta menahan diri untuk tidak membuka lahan/menanam tanaman baru pada areal yang overlaping sampai ada penyelesaian.

2. KLHK akan membentuk tim bersama (Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Penegakan Hukum, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dinas Kehutanan Prov. Riau dan PT. RPI serta perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR)) untuk turun ke lapangan melakukan indentifikasi dan verifikasi pada kesempatan pertama.

Awal mula Perwakilan petani Kabupaten Inhu saat hendak melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara dan KLHK RI

3. Dalam upaya penyelesaian konflik, terkait tuntutan addendum dari masyarakat, akan dibahas pada rapat tindak lanjut oleh KLHK setelah tim turun kelapangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Editor : RWP