PP ISMAHI Resmi Laporkan Dugaan Perselingkuhan 'JK' ke DPP Partai Gerindra

JAKARTA - Senin 8 Juli 2024 Pimpinan Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (PP ISMAHI) resmi melaporkan salah satu kader Partai Gerindra DPC Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ke DPP Partai Gerinda dengan alamat, jl, Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas dugaan telah terjadinya perselingkuhan salah satu anggota DPRD terpilih tahun 2024, inisial JK (belum di lantik) kepada istri masyarakatnya sendiri.

Dedi sofhan selaku Wakil Ketua Umum ISMAHI menjelaskan, "laporan ini di lakukan atas adanya aduan masyarakat yang merasa resah akan tindakan ini, namun apa daya khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tidak bisa berkutik, karna ketua dpc Gerindra sekaligus Bupati Kabupaten Rokan Kulu tidak ada merespon dan menanggapi kegelisahan masyarakat ini, bahkan terkesan di biarkan karna itu lah kami dpp ismahi ambil alih," Jelas dedi.

"Kami sudah membuat laporan ke DPP Partai Gerinda atas dugaan perselingkuhan inisial JK salah satu anngota DPRD terpilih 2024 (belum di pantik), bukti bukti sudah kami miliki, jadi tinggal melihat bagaimana respo DPP Partai Gerinda saat ini." kata Dedi

"Jika dalam waktu 3 x 24 jam tidak ada respon dan tindakan yang dilakukan oleh DPP Partai Gerindra, maka kami akan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika perlu kita akan turunkan massa di depan DPP Partai Gerindra dengan jumlah yang banyak," tegas M Rizcky Afriandi selaku kasrat ismahi.

Dedi juga menambahakan, "sangat tidak etis seorang anggota DPRD melakukan tindakan itu, itu namanya mencederai lembaga tersebut dan jika partai Gerindra tidak menindak itu, maka nama baik Gerindra akan tercoreng, lantas cuman karna ulah salah satu oknum yang tidak punya malu itu, tidak mungkin sekelas partai besar seperti Partai Gerindra membiarkan kader seperti itu, saya yakin DPP Partai Gerindra akan menindak itu denga tegas, jika tidak maka siap-siaplah, Partai Gerindra akan kehilangan taringnya Khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau." (Red)

Sumber; PP ISMAHI

Larshen Yunus Hadiri Malam Satu Syuro dan Minggu Kliwon di Makam Presiden Soeharto, KNPI Riau bersama SF Hariyanto

 

KARANGANYER-- Dalam Rangka Mensyukuri Malam Satu (1) Syuro dan Minggu Kliwon pada Kalender Jawa Kuno, Perwakilan dari Induk Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua di Republik ini Langsung Hadir Melakukan ZIARAH KUBUR ke Makam Mantan Presiden RI, Jenderal (TNI) Bintang 5 (5) H.M Soeharto beserta Ibu Tien dan Keluarga Cendana Lainnya.

Dalam Kesempatan itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) beserta salah satu unsur Wakil Sekretaris periode 2022-2025 langsung disambut oleh Pengurus Yayasan Ibu Tien, atas nama Yanto Kumis.

Juru Kunci dari Makam Keluarga Besar Presiden RI ke 2 yang menjabat hampir 33 tahun Lamanya itu menyambut Perwakilan dari DPD KNPI Provinsi Riau dengan penuh hangat.

Yanto Kumis katakan, bahwa pihaknya senang dengan Kehadiran para Perwakilan Pemuda seperti yang dilakukan oleh Pengurus KNPI Provinsi Riau itu.

Bahkan, Juru Kunci Makam Jenderal HM Soeharto itu memberi izin seraya mempersilahkan Ketua DPD KNPI Provinsi Riau dan Wakil Sekretaris DPD KNPI Provinsi Riau untuk Meminum Air Kendi milik Pak Harto sebanyak tiga (3) kali, sebagai bentuk sambutan hangat dari Keluarga besar Mantan Presiden Soeharto.

"Kami ucapkan terimakasih atas kehadiran Ketua KNPI Provinsi Riau, saudara Larshen Yunus dan Wakil Sekretaris Aji Panangi, semoga terhadap Do'a yang disampaikan berkenan di HadapanNYA" tutur Yanto Kumis.

Ditempat yang sama, Minggu (7/7/2024) Ketua KNPI Riau Larshen Yunus tegaskan, bahwa selain ingin Berziarah, pihaknya juga sampaikan Do'a Terbaik buat para Pendiri Bangsa, wabbilkhusus bagi Ir H SF Hariyanto MT, selaku Penjabat (PJ) Gubernur Riau, agar kiranya dapat keluar menjadi Pemenang pada Kontestasi Pilkada serentak di akhir tahun 2024 ini.

"Jujur saja, Kami sengaja hadir berziarah ke Makam Pak Harto saat ini. Langsung datang dari Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Siap berziarah, kami langsung menuju Kalimantan Timur, yakni ke Kawasan Ibukota Nusantara (IKN), prinsip kami tetap sama! agar bangsa ini selalu dalam PenyertaanNYA dan KNPI Provinsi Riau menjadi salah satu Pelopor dalam menjalankan semangat Revolusi Mental" ungkap Larshen Yunus.

Ketua KNPI Provinsi Riau itu sampaikan, bahwa dibawah naungan Yayasan Ibu Tien, telah berhasil mengelola Lahan Astana Giribangun seluas 9 Hektar dan menjadi Cagar Budaya bagi Bangsa ini. Ada banyak Tauladan yang diambil dari sosok Jenderal Soeharto, Presiden RI terlama menjabat sepanjang sejarah Bangsa ini.

"Coba kita renungi bersama! Hampir 33 tahun berkuasa dan menjabat sebagai Presiden RI, Pak Harto tak pernah melibatkan Anak-Anaknya, apalagi hanya sekedar Keluarga maupun Kerabat. Tak pernah Kesempatan itu dijadikan Aji Mumpung, Pak Harto memang seorang Negarawan. Sangat Berbeda dengan Pemimpin kita saat ini, belum genap 10 tahun menjabat, sudah berhasil merubah dan mendikte peraturan hukum, hingga akhirnya berhasil menempatkan anaknya sebagai orang nomor dua, Wakil Presiden RI terpilih saat ini" ujar Larshen Yunus.

Ketua KNPI Riau itu juga menambahkan, bahwa kenyataannya selama hampir 10 tahun menjabat, Pemimpin saat ini sudah berhasil menjadikan anaknya sebagai Walikota dan Menantunya juga menjabat sebagai Walikota, pokoknya Wallahu'alam Bissawab.

"Ayo bapak ibu Masyarakat Indonesia dimanapun berada! Mari kita jadikan Pak Harto sebagai Tauladan yang baik. Contoh Pemimpin yang Jauh dari kata Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme. Pemimpin yang benar-benar Egaliter, Wujudnyata bung Karno ada pada Presiden Soeharto. Salam hormat kami buatmu para Pendiri Bangsa. Do'akan kami, agar dapat menjadi Generasi Penerus yang bisa menjadi Berkat bagi banyak orang. Terutama Do'a terbaik bagi Ir H SF Hariyanto MT, agar Menang dalam Hajatan Pilgubri tahun ini, menjadi Gubernur Riau yang benar-benar ingin Membangun Riau Lebih Baik Lagi, amiiin" tutup Larshen Yunus, yang Juga menjabat sebagai Wasekjen DPP KNPI (Pusat) seraya mengakhiri pernyataan persnya. (*)

DPP SPI Mengadakan Lomba Memancing di Jalan Bangau Sakti Panam, Hadiah Menanti

PEKANBARU -- Miris melihat kondisi jalan Bangau Sakti Panam kota Pekanbaru Riau, Dewan Pimpinan Pusat ( DPP) Solidaritas Pers Indonesia ( SPI) mengadakan lomba pancing mania dan menyediakan hadiah jutaan rupiah.

 Yah...ini adalah ungkapan kekecewaan kita mewakili suara kekecewaan masyarakat Pekanbaru melihat kinerja kepala Dinas PUPR kota Pekanbaru dan kita juga berharap.

PJ Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa S.STP M.Si, untuk dapat melakukan evaluasi kinerja kepada kadis PUPR Pekanabaru, Kabid dan PPTK nya, ucap Sabam Tanjung ( sekretaris umum ' sekum) DPP SPI.

Disampaikan Sabam Tanjung, ironisnya lagi dari tahun 2022 dan 2023 keberadaan jalan di kota Pekanbaru banyak yang hancur tanpa ada upaya pemko Pekanbaru melalui dinas PUPR Pekanbaru untuk meresfon keluhan masyarakat. Ok lah alasan selama ini para pejabat mengatakan anggaran APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemko Pekanbaru mengalami rasionalisasi, namun yang paling sangat kita sangsikan apakah pemko Pekanbaru tidak menyediakan anggaran perawatan untuk dinas PUPR Pekanbaru..?

Melihat kondisi jalan Pekanbaru yang rusak parah Sekum DPP SPI meminta dengan tegas kepada PJ Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa untuk segera mencari pengganti kadis PUPR Pekanbaru, Kabid dan PPTK. Saya juga mencurigai anggaran perawatan untuk jalan di kota Pekanbaru dikemanakan...? 

Tak luput kita juga menyampaikan salam kepada bapak / ibu wakil rakyat kita di DPRD Pekanbaru, sebagai wakil rakyat dirumah rakyat, jangan lupa kan tanggung jawab bapak / ibu kepada rakyat , sebab janji bapak / ibu terdahulu kepada rakyat adalah sebagai corong rakyat kepada pemerintah. Rakyat juga menuntut janji yang pasti sebab rakyat setiap saat harus dituntut untuk taat bayar pajak, baik pajak PBB maupun pajak lainnya yang kerap sekali di bebankan pemerintah kepada rakyat, ucap Sabam Tanjung .

Sumber DPP SPI

Paduka SPDYM STBA M. Yunus AR Al-Haj Hadiri Undangan Presiden Worldf Culture Exchange di Korea Kennedy University of South Korea

 

Redaksi : mediaanalisa.blogspot.com

6 juli 2024

 

Korsel,mediaanalisa.blogspot.com.6 Juli 2024 Presiden World Culture Exchange dan Kennedy University of Korea, Prof. Dr. GM Young Jin Hwang, undang paduka Prof. Dr. SPDYM STBA M. Yunus AR Al-Haj menghadiri berbagai pertunjukan tingkat internasional. Pertunjukan tersebut mulai dari olahraga taekwondo sampai berbagai pertunjukan berbagai budaya.

Kehadiran paduka (panggilan akrabnya) itu juga didampingi sekretaris kesultanan Prof. T. Azhari, S.T, Ketua dan Sekretaris Univ Riau Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc, Drs. Jasril, M.SI dan ketua STIFAR Riau Dr. apt. Enda Mora, M.Farm. rombongan paduka unsur kerajaan Air Tiris Melayu Kampar dan utusan Yayasan Univ Riau berada di Korea Selatan disuguhi berbabgai lomba seni dan olahraga. Diantaranya olahraga taekwondo unsur dewasa dan anak, dan penampilan bermacammacam pakaian adat acara pernikahan selain itu pihak kerajaan Korea Selatan dan Kesultanan Diraja Air Tiris Melayu Kampar juga memberikan 30 medali Kesultanan Air Tiris Melayu Kampar 30 strip pola Kesultanan Air Tiris Melayu Kampar serta 30 lembar sertifikat apresiasi kesultanan Air Tiris Melayu Kampar.

Dalam lawatannya, Prof. Dr. Tuanku SPDYM STBA M. Yunus AR Al-Haj dan rombongan merasa sangat puas atas pelayanan yang diberikan pihak presiden world culture exchange maupun pihak Kennedy University of Korea.

“kami sangat puas dan senang atas pelayanan yang disampaikan pihak President World Culture Exchange dan Kennedy University of Korea, untuk itu atas nama kerajaan Kesultanan Air Tiris Melayu Kampar dan pihak Yayasan Univ Riau/STIFAR Riau, mengucapakan terimakasih hanya Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa dapt membalas kebaikan Prof. Dr. Young Jing Hwang” kata paduka.

Kerja pembangunan kawasan elit pihak Kesultanan Air Tiris Melayu Kampar telah menyiapkan sekitar 20 Ha lahan untuk kerjasama ini, dikawasan tersebut rencananya akan dibangun berbagai fasilitas perumahan, perkantoran maupun pembangunan tower dan pembangunan fasilitas kantor/kerajaan masingmasing negara/kerajaannya. “lahan tersebut berasal dari ninik mamak yang dikontrak selama 30 tahun dan dapat diperpanjang” tambah paduka.

Kerjasama Kennedy University of Korea dan STIFAR Riau

Ruang lingkunf dan bidang kerjasama akademik ini dimaksudkan untuk mendorong dan mengembangkan program kerjasama dan kolaborasi antar pihak yang mengadakan perjanjian yang meliputi kegiatan kegiatan antara lain:

A. Kerjasama dalam kegiatan pengajaran termasuk program akademik khusus jangka pendek, kunjungan mengajar, pertukaran mahasiswa dan pertukaran sarjana antar universitas;

B. Kegiatan penelitian bersama berbasis penelitian produk bahan alam, jamu Indonesia, teknologi farmasi, nanoteknologi, bioteknologi, e-learning, uji klinis, dan studi kohort;

C. Bersama menyelenggarakan konferensi, seminar, atau pertemuan ilmiah (online ataupun offline);

D. Berpartisipasi dalam seminar, pertemuan akademik, dan anggota panel diskusi;

E. Berbagi dan membuat materi akademik dan publikasi ilmiah;

F. Pembentukan Pusat Penelitian Pendidikan Bersama dan makalah penelitian bersama dengan kedua afiliasi.

Untuk kerjasama ilmiah tahap awal diselanggarakan dibidang pengobatan herbal Indonesia, teknologi Farmasi, Nanoteknologi, Bioteknologi, Uji Klinis dan Studi Kohort, kedua belah pihak diwajibkan untuk menunjuk salah satu anggotanya sebagai wakilnya yang membidangi program kerjasama tersebut untuk kegiatan individu dan kelompok termasuk merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dimasing-masing pihak.

editot  (jas/jondmi

Pers Sebagai Pilar ke Empat Demokrasi, Tegaknya Supremasi Hukum di Tanah Air

 5 juli 2024

redaksi

olehRedakt

Mediaanalisa.blogspot.com | Ketapang,  Kalbar – Wartawan/Jurnalis atau insan Pers adalah seseorang yang dalam kesehariannya melakukan kegiatan mencari informasi, mengumpulkan data menyusun dan menulis narasi secara teratur yang kemudian dikirim ke meja Redaksi sebagai laporan untuk dimuat di media massa.

Laporan tersebut setelah diverifikasi kemudian dipublikasikan melalui berbagai saluran media seperti: televisi, internet, radio, majalah dan dokumenter.

Wartawan atau insan Pers juga berfungsi sebagai mata dan telinga masyarakat, memberikan wawasan mengenai peristiwa, isu, dan narasi yang terjadi di sekitar kita dan juga menyampaikan informasi yang mengandung edukasi.

Bahkan di negara NKRI Pers menjadi Pilar ke empat Demokrasi, Karena itu Pers berperan penting sebagai kontrol sosial yang harus di jaga eksistensi dan independensi nya. Sebagai mana pesan Wakil Presiden RI Melalui siaran pers Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi.

Wapres berpesan kepada pers Indonesia untuk terus menjaga peran dan fungsinya sebagai kekuatan keempat dari pilar demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dikutip dari laman wapresri.go.id.

“Sebagai Pilar Demokrasi ke-4, Wapres mengharapkan pers Indonesia terus menjalankan peran dan fungsinya sebagai kontrol sosial, memperkuat demokrasi, turut mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam upaya menegakkan supremasi hukum,” terang Jubir pada Jumat (09/02/2024)

Menurut Pasal 1 angka 4 UU Pers, Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Secara sahnya seorang wartawan dibekali Surat tugas dan Id Card sebagai pengenal, yang mana Menunjukan identitas adalah salah satu kode etik yang harus di penuhi oleh seorang wartawan saat melakukan tugas nya.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang wartawan tidak boleh dihalangi oleh siapapun selama memenuhi Aturan dan kode etik seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, ” Menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana”.

 

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00″.

Namun bagi para wartawan juga harus berhati-hati dan waspada saat melakukan peliputan/mencari informasi di lapangan apalagi Terkait berita kasus seperti; Judi, Narkoba, ilegal logging, ilegal mining, selalu melalukan koordinasi dengan pihak-pihak otoritas wilayah terutama penegak hukum setempat dimana wartawan melakukan peliputan demi menjaga kemungkinan hal-hal yang dapat berakibat fatal bagi seorang wartawan.

Tak jarang sering kali kita mendengar melalui pemberitaan terjadi penganiayaan dan persekusi terhadap wartawan.

Belakangan kemerdekaan pers semakin tergerus bahkan terancam, wartawan dikriminalisasi, dibully, dianiaya bahkan hingga keselamatan jiwa menjadi taruhan.

Seperti yang terjadi baru-baru ini dimana rumah seorang Wartawan Tribrata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, diduga dibakar Orang Tak Dikenal (OTK), pada Kamis (27/06/2024) sekira pukul 04.00 WIB dini hari.

Akibatnya, Sempurna Pasaribu (47), Elfirda Br Ginting (48), Sudi Investasi Pasaribu (12) dan Loin Situkur (3) meninggal dalam peristiwa itu 

Diketahui, Sempurna Pasaribu dua pekan terakhir ini menulis soal Perjudian, Narkoba dan Penebangan Kayu di wilayah Tanah Karo.

Ditulis dan disadur oleh Verry Liem (Ketua Persatuan Wartawan Kalbar)

 

Tim/Red

Sst! DPP-SPKN 'Cium Aroma Tak Sedap' di Pemko dan Anggaran BPKAD Pekanbaru Tahun 2022-2023

Pekanbaru/Mediaanalisa.plogspot.com - Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) 'mencium aroma tak sedap' pada anggaran belanja dan kegiatan lainnya pada OPD Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022-2023.

Sejumlah kejanggalan dan ketidakwajaran terpantau oleh lembaga ini. Senin (24/06/24) kemarin, SPKN secara resmi melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala BPKAD akota Pekanbaru dengan surat Nomor : 022/Konf-DPP-SPKN/VI/2024 tertanggal 24 Juni 2024.

"Dari pengamatan kami belanja barang dan jasa itu itu aja yang diputar putar dan berulang ulang. Sebenarnya, kegiatannya sama tapi nama yang berbeda. Kemudian, kami juga menyoroti kegiatan pengadaan kendaraan yang berulang ulang pengadaannya. Sehingga anggarannya sangat fantastis, yakni sekitar Rp43.859.208.460. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar benar terlaksana atau tidak, dan ini akan kami cek," papar Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans,Selasa (02/07/24) siang.

Dijelaskannya, berdasarkan informasi dan penelusuran SPKN, beberapa kegiatan di OPD BPKAD Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 - 2023, yang menghabiskan uang negara puluhan miliar diduga tidak wajar.

Adapun item kegiatan dimaksud antara lain:

-Belanja printer

-Pengadaan desktop computer

-Belanja software

-Pengadaan server

-Belanja langganan surat kabar

-Belanja bahan bakar

-Belanja kendaraan roda dua

-Belanja kendaraan perorangan

-Belanja internet

-Penyediaan spanduk

-Penyelenggaraan rapat

-Penyediaan listrik

-Pengadaan mesin pemanas air

-Rehabilitasi halaman parkir

-Rehabilitasi bangunan

-Servis berat kendaraan dinas

-Pembayaran pajak kendaraan

-Penyediaan bahan bakar pelumas.

Item selanjutnya :

-Belanja makan minum rapat

-Belanja bahan cetak

-Jasa konsultan kajian kebutuhan barang

-Kajian penggunaan rumah dinas

-Kajian tata cara penyusunan rkbmd

-Update datan rkbmd

-Pengadaan atk

-Pengadaan bahan cetak

-Pengadaan kertas dan cover

-Pengadaan cetak

-Pengadaan alat tulis kantor

-Pengadaan benda pos

-Jasa konsultan

-Makan dan minuman

-Bahan komputer

-Pengelolaan jasa iklan

-Pengadaan sewa gedung pertemuan

-Pengadaan sewa hotel

-Belanja makan minum FGD

-Pengadaan bahan cetak

-Sewa tanah

-Kajian update data BMD

-Belanja bahan bahan lainnya

-Belanja alat bahan untuk kantor komputer/alat tulis kantor/kertas dan cover/perabot kantor

-Belanja Makan jamuan tamu

-Jasa konsultan kajian standar barang

-Penilaian publik apraisal BMD kendaraan dinas perorangan

-Apraisal penyertaan modal

-Apraisal sewa tanah bangunan

-Pengadaan camera, urainya.

Diuraikannya, berdasarkan informasi dan data yang dihimpun, ada sekitar 400 kegiatan yang anggarannya diduga tak wajar. Untuk diketahui, daftar kegiatan yang telah lampirkan dalam surat konfirmasi itu belum semua kegiatan. Dan masih ada sekitar 300 kegiatan lagi yang belum dilampirkan oleh pihak SPKN.

"Kami mendorong KPK agar turun ke Pekanbaru dan periksa OPD terkait. Jika diperlukan untuk bahan penyelidikan, kami siap lampirkan semua item kegiatan dan anggarannya," terang Romi Frans.

Tak hanya itu, SPKN juga mendengar isu terkait raibnya gaji ASN kota Pekanbaru tahun 2024 yang sudah di anggaran untuk 1 (satu) tahun. Hilangnya gaji ASN ini, menjadi pertanyaan, kemana raibnya.

Bahan investigas selanjutnya terkait isu tersebut, lanjut Romi, bahwa gaji ASN yang hilang itu kabarnya akan di ganti dan dianggarkan kembali,

"Jadi pertanggung jawaban gaji ASN yang hilang itu bagaimana," kata Romi.

Rumor berikutnya, sebutnya, ternyata tak hanya Agi ASN yg diduga raib. Belakangan, beredar kabar Perabot/interior Rumah Dinas Walikota juga ikut raib. Isu ini, katanya, tercium saat Pj Walikota Pekanbaru sekarang masuk rumah dinas mendapati sejumlah perabot dan interior turut raib.

Meski mengedepankan asas praduga tak bersalah, SPKN tetap akan melanjutkan investigas dan sejauh ini melayangkan surat konfirmasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Yulianis. (*)

Pencairan Anggaran Publikasi Advetorial Didinas Kesehatan Tuba, SPI dan ALPBD Minta Kajati Lampung Usut Tuntas

TULANG BAWANG_ Ketua Dewan Pengurus Daerah Solidaritas Pers Indonesia (DPD-SPI) dan Aliansi Lembaga Pers Bangun Daerah (ALPBD) kabupaten Tulangbawang menyoroti paket anggaran kegiatan publikasi dinas kesehatan tuba tahun anggaran 2023. Anggaran tersebut di peruntukan jasa iklan/reklame,film dan pemotretan, atas kegiatan penyelengara promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.

Disampaikan Junaidi Ar, di dampingi ketua bidang Aliansi Lembaga Pers Bangun Daerah" Feriyadi, setelah menyambangi dinas kesehatan kabupaten Tulangbawang pada Senin sekira pukul 9,40 wib. Namun belum bisa bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan dan sekretarisnya lantaran tidak ada di tempat.

"Junaidi, kami menyoroti anggaran publikasi kegiatan dinas kesehatan tuba tahun 2023, yang mana pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sudah melayangkan surat konfirmasi didinas kesehatan tersebut;

Adapun paket anggaran kegiatan publikasi dinas kesehatan tuba tahun 2023. Belanja jasa iklan, reklame, film dan pemotretan sebesar Rp.355.000,000,- Belanja iklan, reklame, film dan pemotretan sebesar Rp.270.000,000,- Belanja iklan, reklame, film dan pemotretan sebesar Rp.860.000,000,-

Anggaran tersebut di nyatakan sekretaris dinas kesehatan kabupaten Tulangbawang pada tahun 2023 tidak dapat di cairkan lantaran pihak kejaksaan negeri Menggala mengintruksikan tidak dapat mencairkan publikasi apapun dari dinas kesehatan dan OPD lainnya.

Namun kata Junaidi Ar, telah terbukti adanya pencairan dana publikasi didinas kesehatan tuba tahun 2023 secara diam-diam oleh oknum-oknum tertentu , apakah pencairan tersebut sudah sesuai regulasi setandar satuan harga (SSH) ?...

Bahkan bukan hanya anggaran publikasi tersebut yang kami duga bermasalah tapi juga anggaran Bantuan Transport Bidan Kordinator, Bidan kampung, Perawat kampung dan kader-kader kesehatan di kampung juga kami duga bermasalah karena beberapa fakta di lapangan dari sumber yang patut kami percaya. Bahwa anggaran sebesar Rp.2.214,871,950 tidak tersalurkan dengan maksimal terhadap orang-orang yang telah di beri tugas sebagai kader kesehatan kabupaten Tulangbawang.

Di tambah anggaran kegiatan pelayanan promosi kesehatan sebesar Rp.2.332,673,000,- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.30.312,412,802,- Operasional pelayanan kesehatan sebesar Rp.23.443,624,000,- dan anggaran kegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.455,264,600,-

 Halini harus di tindak tegas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) Lampung kami SPI dan Aliansi Lembaga Pers Bangun Daerah (ALPBD) siap mendukung pemberantasan korupsi yang di lakukan oleh oknum-oknum pejabat dinas kesehatan yang menyalahgunakan anggaran negara.Ucap Junaidi.

Rilis Tiam : Aliansi Lembaga Pers Bangun Daerah.